Begitu Pentingnya mensejahteraan masyarakat Papua, beberapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi menggundang para kepala-kepala daerah melakukan pertemuan langsung dengan Presiden RI, dari sejumlah daerah menyampaikan kendala dan hambatan yang ada di daerah termasuk menyampaikan sejumlah aspirasi.

Dari beberapa daerah menyampaikan segala keluhan dan hambatan yang terjadi di masing masing daerah Masalah yang dihadapi Sorong sendiri penyelesaian pembangunan pasar modern Rufei sempat terkendala pembangunannya dengan bantuan sebesar 50 miliar, hingga kini belum juga terealisasi. Berbagai upaya dilakukan Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau,MM agar bantuan tersebut direalisasikan untuk dapat digunakan menyelesaikan pembangunan pasar modern di Rufei tersebut.

Dengan adanya tersebut pembangunan pasar modern di Rufei Presiden RI akan mengucurkan dana sebesar 50 miliar untuk penyelesaian tahap pembangunan pasar modern Rufei.

Dengan adanya pembangunan pasar modern ini nantinya mampu memdongkrak perekonomian masyarakat kota sorong. Agar hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, sembako dan hasil Laut dapat dipasarkan dengan mudah. Selain itu daya beli masyarakat pun tinggi sehingga pemenuhan kesejahteraan meningkat.

Peran pemerintah tidak hanya disitu saja dalam mencari terobosan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Papua yang maju nantinya, seperti yang diharapkan selama ini. Tentunya dengan pengawalan dan pengawasan dari DPD-RI diharapkan bantuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Serta peran Pemda dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Pemerintah pusat menjalankan segala program dapat berjalan lancar. Bagaimanapun NKRI harga mati yang merupakan ciri landasan dan cita-cita kita bersama untuk menuntaskan segala permasalahan.

Read More »

JAYAPURA – Penagkapan terhadap anggota KNPB wilayah sorong yang akan menggelar unjukrasa mampu dicegah setelah  setelah aparat TNI/Polri menggelar Razia di Pelabuhan Samabusa, Nabire, pada pukul 06.00 WIT, pada hari Minggu (15/2).

Razia dan Penagkapan terhadap kelompok Organisasi KNPB merupakan buntut yang selama ini dalam setiap orasinya sering melakukan keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan karena dalam setiap orasinya melakukan pemalangan dan pengerusakan terhadap instansi umum dan sejumlah kios pedagang.

Read More »

Polemik yang terjadi antara Pemerintah pusat dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta untuk disahkannya UU Otonomi Khusus Plus. Menuai penolakan kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang salah satu pointer menyebutkan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus akan menjawab berbagai persoalan di tanah Papua. Apabila Undang-Undang ini tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten dan konsekuen serta tidak membawa manfaat yang signifikan bagi upaya upaya peningkatan taraf hidup, derajat hidup, kesejahteraan orang asli Papua, atas prakarsa majelis Rakyat Papua dapat diselenggarakan referendum yang melibatkan orang asli Papua di tanah Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Tentunya DPR RI tidak akan bisa menerima dan menyetujui RUU tersebut, karena insiatif perubahan atas UU Otsus Papua sama sekali tidak mencerminkan penghormatan terhadap mekanisme hukum konstitusi yang berlaku di negara republik Indonesia.

Apalagi UU Otsus Papua adalah UU pertama yang lahir sebagai implementasi dari hak inisiatif DPR RI pada tahun 2001 yang lalu, sehingga tentu jika ada ide merubahnya, maka sudah seharus melalui pembicaraan dengan pihak DPR RI dan atau melibatkan mereka sejak awal.

Menurut Warinussy, Enembe sama sekali tidak paham, dan bersikap tidak mau paham bahwa proses penyusunan draft UU Otsus Plus yang dibuatnya sangat bertentangan dengan hukum, yakni, pasal 77  dan 78 UU No. 21/2001.

Dikatakan, persoalan di tanah Papua adalah persoalan hak asasi manusia, dan soal perbedaan pemahaman tentang sejarah politik dalam konteks integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republiuk Indonesia (NKRI).

Dalam pertemuan rakyat Papua dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat yang digelar di Jayapura, dimana sudah ditegaskan bahwa Otsus Gagal, sehingga perlu mendorong Dialog Damai yang difasilitasi pihak ketiga yang netral untuk mempertemukan Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

Maka tentunya tidak bijak dan sangat bodoh, serta cenderung skeptis, jika seorang Pemimpin daerah seperti Lukas Enembe mau mengatakan bahwa Papua akan damai dan aman jika masalah-masalah seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur jalan darat dan sumber daya manusia dilaksanakan tanpa melihat dan menyentuh akar masalah tersebut diatas.

Read More »

Jayapura – Penanganan kasus penghadangan kedua anggota Brimob, pada 1 Januari 2015 di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika yang berakibat meninggal dunia, kasus nya masih dalam penaganan Tim Mabes Polri didatangkan ke Timika, untuk membantu pemeriksaan terhadap 64 orang yang diduga merupakan organisasi terlarang dan 13 orang yang diduga merupakan anggota Ayub Waker pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Selain Tim Mabes Polri, juga tim dari Polda Papua yakni, Reskrim Umum dan intel Polda Papua diturunkan untuk melakukan analisas dan evaluasi terkait kasus penembakan terhadap dua anggota Brimob, 1 Januari 2015 di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika.

Disamping penyelidikan berlangsung pengejaran masih dilakukan terhadap Gembong Pimpinan KKB Ayub Waker yang selama ini di tetapkan sebagai DPO oleh aparat kepolisian. Pengejaran melibatkan Aparat keamanan baik TNI maupun Polri dengan di bantu oleh masyarakat sekitar guna mengetahui keberadaan gerombolan KKB ini bersembunyi. Bagaimanapun Ayub Waker sesegera mungkin dapat ditangkap. Tentunya tidak terlepas dari kejasama semua pihak untuk dapat memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok tersebut. Kehidupan sosial dilingkungan masyarakat sekitar merasa terganggu akibat perbuatan dan ulah KKB yang selama ini sudah sangat meresahkan. Aparat dituntut dapat bertindak tegas sehingga kelompok tersebut dapat di cegah dan eksis dan merebak luas meracuni generasi muda untuk menyuarakan Ideologi yang selama ini mereka angkat guna memperoleh simpatik dunia luar. Seperti yang kita ketahui bersama seperti contoh Organisasi ISIS yang tumbuh dan berkembang sehingga sulit dihentikan keberadaanya. Jangan sampai KKB di Papua sulit dihentikan dan akan menambah deretan ganjalan persoalan guna Program pembangunan Papua yang lebih maju lagi.

Read More »

Brimob Polri dengan AK-47 miliknya

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Pudjo mengakui penembak dua anggota Brimob di Kabupaten Ilaga juga membawa kabur dua senjata milik korban, yaitu jenis AK 47 saat jumpa pers di Polda Papua kemarin (6/12).

Read More »

Jayapura – Kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi kini menimpa kedua Anggota Brigadir Mobil (Brimob) Detesemen A Polda Papua, masing-masing  bernama Iptu Thomon Siahaan dan Bripda Everson tewas tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di depan Kantor Bupati Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (3/12) pagi sekitar pukul 09.00 WIT.

Read More »