Indonesia "Kaca" Pembangunan Dan Perekonomian Bagi MSG

Peta Wilayah Negara MSG (foto : Kompas)

Melanesia Spearhead Groub (MSG) merupakan sebuah organisasi di bidang perekononian dan perdagangan  antar Pemerintah dari negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Anggota dari MSG ini adalah : Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, New Caledonia, dan kepulauan Solomon. Pada tanggal 23 Maret 2007, anggota dari negara-negara tersebut menandatangani Persetujuan Pembentukan Melanesia Spearhead Group dan meresmikannya dibawah badan hukum internasional yang bermarkas di Port Vila, Vanuatu. Saat ini MSG di ketuai oleh Perdana Menteri (PM) Fiji yaitu Hon. Frank Bainimarama (periode 2011-2013).

Tidak hanya bekerja sama dengan negara di wilayah pasifik saja, MSG juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, selain dalam bidang perdagangan dan perekonomian kerja sama multilateral Indonesia dengan MSG ini juga bekerja sama dalam bidang Politik Hukum dan Keamanan seperti : Pada 7-8 Januari 2014, Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, bersama delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Suva, Fiji dalam rangka menyerahkan bantuan bagi pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG) sebesar USD $ 500.000 (http://www.polkam.go.id/Berita/tabid/66/mid/394/newsid394/445/language/en-US/Default.aspx ).

Baru-baru ini sudah ada beberapa PM dari salah satu negara anggota MSG yang berkunjung ke Indonesia dan mengapresiasi pembangunan perekonomian di Indonesia umumnya dan Papua pada Khususnya. Para PM tersebut yaitu :

a.         PM Papua Nugini (PNG) Peter Charles Paire O'Neil pada Juni 2013 yang menyatakan PNG mendukung penuh kedaulatan Papua dalam Bingkai NKRI (http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/17/1/161900/Papua-Nugini-Dukung-Kedaulatan-RI-di-Papua ).

b.         PM Kepulauan Solomon Gordon Darcy pada Agustus 2013, Beliau mengatakan “Saya cukup terkesan dengan kemajuan yang terjadi di Papua. Seperti yang anda ketahui saya diberi kesempatan, kehormatan untuk mengunjungi Papua," katanya, saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Bogor ( http://www.antaranews.com/berita/390267/pm-kepulauan-solomon-terkesan-kemajuan-papua ).

Bahkan Walikota Vanimo (PNG) Mr. Jerry Kina juga mengapresiasi kemajuan pembangunan di Papua yang sangat pesat ini, karena hal ini akan berpengaruh juga terhadap warga PNG yang berada di perbatasan PNG-RI. Sekarang ini banyak sekali warga PNG menyebrang ke wilayah RI untuk melakukan belanja barang khususnya sembako, karena di Papua ini harga barang lebih murah dibanding dengan PNG. Hal tersebut amat sangat membantu masyarakatnya sehingga dengan pesatnya pembangunan di Papua ini maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat ( http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/berita/walikota-vanimo-png-mr-jerry-kina-mengapresiasikan-pesatnya-pembangunan-di-papua-dan-papua-barat/ ).

            Usaha “Berkaca” Pembangunan dan perekonomian kepada Indonesia yang di lakukan oleh anggota negara-negara MSG ini berbanding terbalik dengan apa yang di lakukan oleh PM Vanuatu yang baru Moana Carcasses Kalosil. Menurut Kalosil “Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua,  seseorang harus melakukan sesuatu buat hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang akan kita lobi”, (http://tabloidjubi.com/2013/05/08/dukung-papua-masuk-msg-vanuatu-akan-putuskan-perjanjian-kerjasama-dengan-indonesia/ ). Tindakan yang dilakukan oleh Kalosil ini sangat berbeda dengan pandangan dari negara-negara Melanesia lainnya terhadap Indonesia.

Ada apa dengan Kalosil ?. Seharusnya sebagai seorang PM Kalosil mengerti tentang perkembangan dan kemajuan pembangunan perekonomian yg terjadi di papua saat ini serta konstitusi negara Indonesia di mata dunia seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 UUD yang Berisi : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, ketentuan ini  secara ekstensi juga berlaku bagi negara-negara lain, dalam arti negara-negara di dunia ini sudah mengakui status Indonesia sebagai negara “kesatuan” dan bukan bukan negara “federal”. Sehingga, Papua dalam kerangka NKRI tidak dapat bertindak sendiri atas nama Papua, melainkan atas nama Indonesia. Papua, bukanlah negara sendiri, melainkan bagian dari Indonesia. Hal ini tentu sangat jelas secara hukum, sehingga status WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) sebagai wakil dari rakyat papua secara hukum Internasional invalid.

Hasil dari keputusan rapat The 19th Melanesian Spearhead Group (MSG) Leaders Summit yang digelar Rabu, 19 Juni 2013 di Noumea Kaledonia Baru akan melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia pada tahun 2014 ini dalam rangka “Promoting Economic Ties & Development Cooperation”. Hal ini dikarenakan melihat bahwa perkembangan pembangunan perekonomian di Indonesia semakin pesat khususnya di Papua, selain itu menurut MSG Indonesia juga sangat menghargai hak-hak asli orang Papua seperti mulai dari pejabat pemerintahan yang ada di Provinsi Papua seperti camat sampai dengan Menteri negara di ambil dari orang Papua asli. Tidak seperti yang terjadi di Australia, silahkan pembaca mencari tahu apakah ada orang Australia asli (Suku Aborigin) yang mempunyai jabatan dalam Pemerintahan di negara Australia tersebut.

MSG juga menilai Indonesia sangat serius dalam hal memajukan Papua mulai dari : Otsus Plus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat). Bahkan apabila ditinjau dari hasil kajian pihak KPWBI (Kantor Perwakilan Bank Indonesia) di Papua pertumbuhan perekonomian Papua menggembirakan (http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/ekonomi/item/10531-bi--pertumbuhan-perekonomian-papua-menggembirakan ).

Kesimpulan dari beberapa fakta di atas membuktikan bahwa kemajuan pembangunan perekonomian Indonesia khususnya di Papua sangatlah pesat sehingga dijadikan contoh oleh negara-negara yang tergabung dalam MSG di wilayah Pasifik Selatan guna kemajuan negara-negara di wilayah tersebut. (AG)