Jayapura – Polda Papua masih terus mengupayakan pemeriksaan dan penyelidikan kasus kerusuhan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua yang terjadi pada Senin (8/12) dengan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara di beberapa lokasi. Yang di bantu aparat TNI dalam pengamanan.

Mengenai tudingan Komnas HAM lamban menangani kasus bentrokan berdarah warga di Lapangan Karel Gobai Enarotali tidak beralaskan, pasalnya butuh waktu untuk menggungkap lebih lanjut dibutuh kan saksi-saksi dari berbagai pihak untuk menggungkap kejadian tersebut.

Namun dari hasil sementara investigasi yang sudah berjalan ini, berspekulasi mengarah kepada pihak ketiga dari kelompok kriminal bersejata (KKB) yang mengginginkan Papua Kacau di tengah kerumunan massa dan aparat yang ketika itu meredam massa yang sudah terlajur gelap mata. 

Menurut Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, menjelaskan beberapa tempat kejadian gelar perkara  tersebut adalah kantor KPUD Paniai dan Polsek Paniai Timur. Dalam olah TKP itu, kata dia, polisi menemukan jerigen berisi bekas bahan bakar yang diduga digunakan untuk membakar kantor KPUD. Beberapa alat bukti lain berupa sisa pembakaran dan perusakan juga dikumpulkan.

Terkait asal tembakan yang menewaskan empat orang warga sipil dalam peristiwa tersebut, kata dia, polisi masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Mengenai keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) boleh-boleh saja dan sah guna menggungkap kejadian enarotali, karena bagai manapun upaya-upaya dalam penggungkapan kasus enarotali dibutuhkan kesabaran.

Dari pihak komnas HAM Pasca kejadian pihaknya sudah dua kali berkunjung ke Paniai untuk mengumpulkan data terkait kejadian tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga sudah mendatangi Mabes Polri dan Mabes TNI menanyakan kasus tersebut. Kami sudah mendatangi tiga tempat kejadian perkara dan sudah pernah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Kami juga sudah mewawancarai banyak warga yang berada di lokasi saat kejadian,” jelas Siti. 

Dari Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih memberikan klarifikasi dari kepada Komnas HAM tentang kunjungannya kepapua beberapa waktu yang lalu, Siti mengatakan ini sebagai tahapan untuk mendapatkan konfirmasi dan Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan berdarah antara warga dengan aparat di Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu, dipicu penyerangan orang tak dikenal bersenjata terhadap sekelompok anak yang sedang membangun pondok natal di Kampung Ipakije, Distrik Paniai Timur, Minggu (7/12/2014) malam.

Tak terima penyerangan terhadap anak di Pondok Natal, ratusan warga berkumpul di lapangan Karel Gobai, Enarotali, dan melakukan penyerangan terhadap Kantor Polsek Paniai Timur dan Kantor Koramil Paniai. 

Bentrokan antara aparat dengan warga menewaskan 4 orang warga yang tewas tertembak itu adalah Yulian Yeimo, Simon Degei, Alpius Gobay dan Alpius Youw dan melukai 7 orang lainnya, sementara dari aparat kepolisian dan TNI sebanyak 5 orang dikabarkan luka-luka terkena lemparan batu. Selain itu, Kantor Polsek dan Koramil mengalami kerusakan. Akibatnya warga menyerang markas Koramil dan Mapolsek Paniai Timur serta melakukan aksi pembakaran beberapa unit mobil dinas milik polisi dan TNI.

Read More »

Jayapura – Pertemuan yang berlansung antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji merupakan bagian agenda kunjungan bilateral Indonesia ke negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) yang selama ini telah terjalin dengan baik. 

Namun sebagian pihak menganggap pertemuan tersebut membahas tentang isu Papua Barat namun pada kenyataannya Menlu Retno ingin membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar. Sebagai perbaikan pembagunan guna mendorong kemajuan di Negara-Negara MSG. guna menampik tudingan tentang Isu mengenai Papua Barat, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar.

Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bahwa terkait isu Papua Barat tidak ada dalam isu pembahasan, mengapa demikian perjanjian referendum ditahun 1969 melalui (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia adalah terbukti sah sesuai dengan perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 yang disaksikan PBB.

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, setelah kembali ke Jakarta dalam pernyataannya kepada media massa di Jakarta, juga tidak menyebutkan isu Papua Barat dibicarakan dalam agenda kunjungannya di PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Namun Menlu Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, mengatakan ia membicarakan isu Papua Barat dalam pertemuannya dengan Menlu Indonesia di Honiara akhir Februari lalu. Sebab negara-negara MSG punya kesepakatan untuk mengangkat isu Papua Barat dalam setiap pertemuan bilateral mereka.“Kami mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Tapi kami harus melihat lebih lanjut pada perjanjian referendum tahun 1969 (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia,” kata Tozaka, saat Jumpa Pers disalah satu stasiun TV Lokal di Solomon, Senin (09/03/2015).

Pernyataan Tozoka ini setidaknya menegaskan bahwa persoalan Papua Barat telah selesai tahun 1969 melalui Pepera masuk kedalam Pemerintah Indonesia. Selain itu meyakinkan kembali negara-negara anggota MSG untuk tidak akan mendukung Mengenai aplikasi Liberation Movement for West Papua (ULMWP) utuk mencari dukungan terhadap negara-negara MSG, Tozoka mengatakan aplikasi lakyak untuk dibahas kedalam MSG nanti.

ULMWP  hanya dianggap sebagai duri yang dianggap akan memperkeruh hubungan timbal balik yang selama ini telah terjalain dengan baik antara MSG dengan Pemerintah Indonesia.  PNG lebih meyakinkan kembali mengenai pernyataan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. PNG yang berbagi perbatasan dengan Indonesia, kembali menegaskan pengakuan jika Papua berada dalam wilayah Kedaulatan Indonesia sepenuhnya.

Read More »

Jayapura – Lapisan Elemen Masyarakat Papua serukan dukungan untuk dibubarkannya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang selama ini menjadi akar persoalan yang timbul dari biang kerok segala keonaran dan anarkis di tengah-tengah masyarakat Papua, yang merupakan organisasi tak resmi sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende,(26/03).   

Keberadaan KNPB sendiri sudah sangat meresahkan khusunya bagi masyarakat Papua catatan kriminal lebih banyak di torehkan dari pada prestasi sebagai mana setiap orasinya mengusung aspirasi masyarakat namun pada kenyataannya tidak sama sekali malah dampak kriminalitas lebih ditonjolkan oleh para pendukung Organisasi KNPB. 

Bahkan sebagian berasumsi bahwa organisasi ini tidak ada bedanya dengan kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang selalu melakukan pertemuan tertutup guna menyusun kegiatan – kegiatan yang pada akhirnya menuntut untuk merdeka, mulai dengan memberitakan kejadia-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan penyerangan terhadap masyarakat papua yang belum nyata kebenarannya tentang masalah tersebut. Seperti kasus yang baru-baru terjadi di Paniai mereka angkat guna memberitahukan kepada dunia internasional yang pada kenyataannya belum tentu kebenarannya tentang adanya pelanggaran Ham.

Inilah yang menjadi alasan dimana Organisasi yang tidak mengantongi izin atau “Ilegal” ini sesegera mungkin harus di hapuskan dari segala kepengurusannya.

Karena dalam menurut Tataran hukum organisasi tersebut sudah melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini.

Tidak jarang untuk menutupi kesalahanya selama orasi kemudian menggelar bakti sosial pembersihan kota untuk mencari simpati dan dukungan. Untuk itu jangan mudah tertipu segala upaya-upaya yang mereka lakukan demi menutupi segala kesalahannya.

Read More »