Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More »

Sumber foto : kabarrakyat.co

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )

Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.

"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI. 

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.

Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More »

 pribuminews.com

Yonif Linud 431/SSP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan, Minggu 20 Desember kemarin mengamankan dua kilogram (Kg) ganja kering saat melakukan razia di Pos Kalibom, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).

Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini, di Jayapura, Senin (21/12/2015) mengatakan, satgas YL 431/SSP melakukan sweeping dari pukul 16.00 - 20.00 WIT di Pos Kalibom yang menghubungkan Ardo Kota - Senggi.

Saat sweeping dilakukan, kata Rontini, sepeda motor jenis Honda Blade dengan nopol DS 2529 RF hendak melintas, namun sebelum tiba di depan pos pengemudi langsung balik arah.

Melihat hal itu, anggota TNI langsung mengejar hingga menyebabkan pengemudi terjatuh dan melarikan diri ke hutan di sekitarnya. "Dari motor yang ditinggal, setelah diperiksa terdapat 52 paket ganja kering seberat dua kilogram," jelas AKBP Rontoni.

Menurutnya, selain menyita dua kilogram ganja, anggota TNI juga berhasil menyita 13 botol minuman keras dari berbagai merek. Saat ini barang bukti sudah diserahkan ke Kotis Satgas Yon Linud 431 di Keerom, jelas Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini.

Read More »

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada.

Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini.

Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih.

http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- 

Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan.

Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih.

Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12).

"Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12).

Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia.

http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen

Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap.

"KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta.

Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah.

Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat.

Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil.

Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua.

Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada. Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini. Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih. http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih. Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12). "Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12). Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia. http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap. "KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta. Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah. Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat. Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil. Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri. Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua. Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/albertgiay/potensi-kecurangan-dalam-pilkada-di-wilayah-papua_566528c85fafbd2a074bc781

Read More »