RI Pererat hubungan ke Negara-negara Pasifik, ULMWP mulai gelisah

Sumber foto : kabarrakyat.co

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )

Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.

"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI. 

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.

Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.