OPM bagian dari campur tangan Asing

Jika mendengar daerah Papua pasti jika datang dan berkunjung kedaerah pedalam merinding mendengar kata OPM, seperti yang sering diberitakan melakukan teror berupa penembakan kepada masyarakat sipil yang tidak berdosa. Walaupun saat ini dikenal sebagai pergerakan rakyat Papua untuk memisahkan Papua dari Indonesia tetapi bila dirunut awal pembentukannya, OPM dibentuk atas dasar keinginan Belanda untuk meng-Australiakan Papua. Karena itulah timbul gesekan-gesekan yang sering timbul antar Indonesia dan Australia (campur tangan Belanda). Sepertihalnya eksekusi mati terhadap terdakwa yang terjerat kasus narkoba. Australia (campurtangan Belandasejak dahulu menebar “umpan” yang dikenal dengan OPM diseting sedemikian mungkin menjadi pemeran utama setiap terjadinya konflik di Papua sampai sekarang.

Kemunculan OPM bukanlah merupakan satu organisasi dengan satu satu garis kepemimpinan, namun kepemimpin dan pendukungnya berbeda beda dan saling terpecah. Antar yang  satu sama lainnya. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam usahanya untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Seperti halnya militan bayaran yang dibayar dan di suplay kebutuhannya dari negara asing yang ingin menguasainya.

Terdapat dua versi OPM selama ini mereka lakukan yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau kelompok-kelompok versi politik OPM yang banyak berada di dalam maupun luar negeri.

Kelompok-kelompok OPM Faksi Militer

Kelompok yang sering dibahasakan sebagai KKB ini, memiliki banyak kelompok dengan masing-masing pimpinan. Kelompok ini sering menamakan diri mereka sebagai TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat). Kelompok-kelompok ini menganggap bahwa merekalah OPM yang sejati, bahkan Puron Wenda, salah satu pimpinan KKB di wilayah Lanny Jaya mengatakan kekecewaannya bahwa Jokowi seharusnya berdialog dengan mereka, bukan dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Pdt Socratez Yoman.

Alasan utama kenapa kelompok ini mengklaim bahwa merekalah OPM sejati adalah karena kelompok ini berada di Papua, utamanya di pedalaman-pedalaman Papua. Sehingga mereka mengklaim bahwa merekalah yang mengetahui dan memperjuangkan nasib rakyat Papua serta murni dari kepentingan-kepentingan asing. Walaupun keberadaan mereka memang berada di pedalaman Papua, tetapi kepedulian mereka terhadap nasib rakyat Papua itu sendiri sangat dipertanyakan. Contohnya dapat dilihat baru-baru ini, tanggal 30 Januari 2015 lalu 20 orang anggota KKB pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo menembak para pekerja jalan di Kampung Popome, Distrik Popome, Lanny Jaya. Anggota KKB pimpinan Puron Wenda membakar 2 Eskavator dan menembaki 10 pekerja jalan dari PT. Nirwana yang ada di sekitar alat berat yang dibakar. Dua pekerja orang asli Papua tertembak, Gurik Murib (25) mengalami luka tembak di lengan kanan dan Markus (26) operator ekskavator terkena mengalami luka di bagian kepala, terkena serpihan peluru.

Besoknya, tanggal 31 Oktober 2014, melalui media Suluh Papua, terkait penembakan ini Puron Wenda mengatakan bahwa ia meminta referendum dan ia juga menolak pembangunan di Lanny Jaya. Puron menuntut agar pemerintah daerah Papua tidak membuat jalan-jalan di Lannya Jaya, karena ia menganggap pembangunan jalan di Lanny Jaya tersebut akan mengganggu markas OPM di Lanny Jaya. Aksi penembakan dan pembakaran yang ia lakukan adalah usahanya untuk memagari markasnya di Lanny Jaya. Bila melihat dari tuntutannya, aksi penembakaan dan pembakaran yang dilakukan Puron Wenda dan kelompoknya ini tidak memperhatikan nasib rakyat Papua di Lanny Jaya yang membutuhkan pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti jalan yang layak. Puron dan kelompoknya lebih memilih mengamankan kepentingan kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat Papua di Lanny Jaya.

Kelompok OPM versi Politik

Ada belasan organisasi yang berada dalam kategori ini, beberapanya berada di Papua, tapi kebanyakan berada di luar negeri. Ada West Papua National Council (WPNCL) pimpinan Andy Ayamiseba di wilayah Pasifik Selatan, ada Free West Papua Campaign (FWPC) pimpinan Benny Wenda di beberapa negara di Eropa, ada West Papua National Authority (WPNA) pimpinan Jacob Rumbiak di Australia, ada KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan ada NRFPB (Negara Republik Papua Barat) di Papua serta kelompok-kelompok lainnya yang lebih kecil.

Dalam OPM versi politik ini seringkali menebar isu dan fitnah yang belum tentu kebenaranya melalua media masa baik cetak dan elektronik untuk menghasut mejadikan topik yang diangkat menjadi topik perbincangan di mata dunia internasional seperti kejadian belum lama-lama ini menuntut penuntasan kasus di Paniai. Selain itu kelompok-kelompok ini tidak pernah mengakui keberadaan kelompok-kelompok OPM faksi militer karena pergerakan keompok-kelompok OPM faksi militer seringkali melakukan pelanggaran HAM, padahal kelompok-kelompok faksi politik OPM sering menggunakan isu pelanggaran HAM. Sedangkan pimpinan-pimpinan kelompok OPM versi militer juga menganggap bahwa kelompok versi politik OPM sebagai pengecut karena hanya berani “berjuang” di luar negeri, bergelimangan kemewahan dan kenyaman. Berbanding terbalik dengan versi militer yang dilingkupi dengan kesusahan dan penderitaan di tengah hutan bergerilya keluar-masuk hutan.

Gaya hidup tokoh-tokoh OPM faksi politik pun sering mendapat sorotan. Seringkali mereka dengan frontal menunjukan kemewahan hidup mereka di luar negeri lewat foto-foto lewat jejaring sosial yang begitu kontras dengan kehidupan orang Papua di pedalaman. Para tokoh ini sering mengatakan pada dunia internasional bahwa mereka adalah pembela nasib orang Papua yang hidup dalam keterbelakangan, tetapi mereka sendiri begitu nyaman mempertontontkan kehidupan mewah mereka di luar negeri.

Image yang mereka bangun selama ini sebagai OPM sejati yang berniat memisahkan Papua dari Indonesia demi rakyat Papua setidaknya selama ini adalah bualan belaka. Ketidak pedulian terhadap nasib rakyat Papua, arogansi bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan mengatasnamakan kepentingan kelompok dan pribadinya sebagai kepentingan rakyat Papua, menjadi ciri kelompok-kelompok versi militer dan versi politik OPM.