Sumber foto : panduanberita.com

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menginginkan rute tol laut bisa sampai ke Papua agar membantu proses pembangunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad beberapa waktu lalu mengatakan, Pemprov Papua telah meminta pemerintah pusat untuk memerpanjang rute tol laut hingga ke wilayah Papua.

Pemprov Papua telah menawarkan dua alternatif pelabuhan jika pemerintah pusat kelak akan memerpanjang rute tol laut hingga ke Papua mulai dari Biak dan di Mimika. Pelabuhan yang ada di Kabupaten Mimika telah memenuhi syarat hanya perlu dilakukan sedikit pembaharuan. Posisi Kabupaten Mimika sangat strategis untuk menjadi tempat transit barang untuk beberapa Kabupaten di pegunungan guna mendrobrak perekonomian setempat.

Muhammad Musa'ad juga menuturkan, pemerintah pusat akan mengabulkan hal tersebut guna membantu memercepat proses pembangunan di Papua. "Kalau dari opini dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan berbagai pihak pusat, sepertinya ada respon positif atas permintaan tersebut, tapi nanti pada saat Musrembangnas akan jelas, dan di Mursrembangprov juga akan kami pertegas," ujar Musa'ad.

Dengan pernyataan dari Kepala Bappeda tersebut, tentunya kita berharap pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merealisasikan tol laut yang sangat diharapkan oleh masyarakat Papua. Pasalnya, dengan hadirnya tol laut tersebut akan memermudah sarana dan prasarana transportasi dari daerah Barat Indonesia ke daerah Timur Indonesia seperti provinsi Papua dan Papua Barat.

Tol laut yang apabila segera direalisasikan, akan berdampak positif pada pembangunan wilayah Papua seperti pengiriman-pengiriman barang ke Papua akan sangat lancar dan tentunya biaya akan dikeluarkan akan lebih murah dan tidak mahal seperti saat ini. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan pokok yang dikirim melalui tol laut akan lebih cepat dan harga-harganya tidak akan melambung tinggi.

Tentunya, program unggulan tol laut dari Presiden Jokowi ini patut kita dukung dengan segenap hati. Semua elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan untuk saling bersinergi untuk segera berperan dan membantu pembangunan tol laut yang apabila nanti akan direalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, harapan kita untuk melihat Papua menjadi daerah yang maju dan sejahtera akan segera terwujud dan menghilangkan image daerah yang tertinggal. Selain itu, dampak positif dari tol laut ini diharapkan masyarakat Papua semakin sejahtera dan meminimalisir biaya hidup yang mahal di Papua.

Untuk itu peran serta masyarakat Papua sangat dibutuhkan guna menunjang terralisasinya Tol laut yang akan membuka akses masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pokoknya. Sehingga kesejahteraan ini dapat membuka celah kepada kelompok-kelompok yang masih bersebrangan dengan NKRI dapat bergabung kembali kepangkuan Ibu pertiwi bersama-sama membangun Papua kearah yang lebih maju.

Sejumlah  23 orang masyarakat yang merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni, beberapa waktu lalu turun gunung untuk menyatakan keinginannya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),pada Minggu 23 Maret. Ini membuktikan bahwa simpatisan kelompok OPM berlahan-lahan mulai berguguran. Ditambah lagi, selang beberapa hari kemudian berhasil ditangkapnya Linus Murib alias Gombanik Telenggen (26) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekaka Telenggen,  oleh aparat gabungan TNI dan Polri, yang selama ini menjadi target bagi pihak kepoliasian karena serangkaian aksinya di Ilaga, Kabupaten Puncak. Setelah berhasi ditangkap Linus digelandang menuju ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Polda Papua.

Linus ditangkap sehari sebelumnya di Kampung Kago, Ilaga Kabupaten Puncak karena kedapatan membawa senjata api laras pendek jenis FN 7024850 yang diketahui milik TNI yang ia rampas. Linus masih menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diperiksa lebih lanjut. 

Sementara itu, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Siahaan menyebutkan senjata yang dibawa Linus adalah milik Danramil Sinak Lettu Inf Mahmudin yang ditewas ditembak KKB pada tangga 10 Desember 2011 di Sinak dan senjatanya hilang saat itu.

Senjata indek Komandan Rayon Militer (Danramil) Sinak. Setelah ditembak oleh KKB, senjatanya dirampas dan dibawa kabur. Lalu ditemukan kembali pada Selasa 24 Maret lalu sekitar pukul 07.10 WIT, saat  patroli gabungan Timsus Polda Papua, Satgas Brimob, anggota Den Inteldam XVII/Cenderawasih dan Polsek Ilaga. Patroli gabungan ini berhasil menangkap salah satu masyarakat atas nama Linus Murib yang membawa satu pucuk senjata jenis FN nomor 7024850, satu magasen dan sepuluh butir peluru.

Saat ditangkap, Pangdam Siahaan menggungkapkan senjata tersebut diselipkan di balik jaket Linus Murib. Ia ditangkap di sekitar Bank Papua dan sedang mengamati anggota Polisi dan TNI yang lengah dalam bertugas dan selanjutnya akan merampas senjatanya.

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Linus Murib diterbangkan dari Ilaga Puncak Papua ke Polda Papua di Jayapura untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Guna menggungkap keterlibatan KKB selama ini.

Jayapura – Polda Papua masih terus mengupayakan pemeriksaan dan penyelidikan kasus kerusuhan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua yang terjadi pada Senin (8/12) dengan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara di beberapa lokasi. Yang di bantu aparat TNI dalam pengamanan.

Mengenai tudingan Komnas HAM lamban menangani kasus bentrokan berdarah warga di Lapangan Karel Gobai Enarotali tidak beralaskan, pasalnya butuh waktu untuk menggungkap lebih lanjut dibutuh kan saksi-saksi dari berbagai pihak untuk menggungkap kejadian tersebut.

Namun dari hasil sementara investigasi yang sudah berjalan ini, berspekulasi mengarah kepada pihak ketiga dari kelompok kriminal bersejata (KKB) yang mengginginkan Papua Kacau di tengah kerumunan massa dan aparat yang ketika itu meredam massa yang sudah terlajur gelap mata. 

Menurut Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, menjelaskan beberapa tempat kejadian gelar perkara  tersebut adalah kantor KPUD Paniai dan Polsek Paniai Timur. Dalam olah TKP itu, kata dia, polisi menemukan jerigen berisi bekas bahan bakar yang diduga digunakan untuk membakar kantor KPUD. Beberapa alat bukti lain berupa sisa pembakaran dan perusakan juga dikumpulkan.

Terkait asal tembakan yang menewaskan empat orang warga sipil dalam peristiwa tersebut, kata dia, polisi masih belum mengetahui siapa pelakunya.

Mengenai keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) boleh-boleh saja dan sah guna menggungkap kejadian enarotali, karena bagai manapun upaya-upaya dalam penggungkapan kasus enarotali dibutuhkan kesabaran.

Dari pihak komnas HAM Pasca kejadian pihaknya sudah dua kali berkunjung ke Paniai untuk mengumpulkan data terkait kejadian tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga sudah mendatangi Mabes Polri dan Mabes TNI menanyakan kasus tersebut. Kami sudah mendatangi tiga tempat kejadian perkara dan sudah pernah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Kami juga sudah mewawancarai banyak warga yang berada di lokasi saat kejadian,” jelas Siti. 

Dari Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih memberikan klarifikasi dari kepada Komnas HAM tentang kunjungannya kepapua beberapa waktu yang lalu, Siti mengatakan ini sebagai tahapan untuk mendapatkan konfirmasi dan Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan berdarah antara warga dengan aparat di Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu, dipicu penyerangan orang tak dikenal bersenjata terhadap sekelompok anak yang sedang membangun pondok natal di Kampung Ipakije, Distrik Paniai Timur, Minggu (7/12/2014) malam.

Tak terima penyerangan terhadap anak di Pondok Natal, ratusan warga berkumpul di lapangan Karel Gobai, Enarotali, dan melakukan penyerangan terhadap Kantor Polsek Paniai Timur dan Kantor Koramil Paniai. 

Bentrokan antara aparat dengan warga menewaskan 4 orang warga yang tewas tertembak itu adalah Yulian Yeimo, Simon Degei, Alpius Gobay dan Alpius Youw dan melukai 7 orang lainnya, sementara dari aparat kepolisian dan TNI sebanyak 5 orang dikabarkan luka-luka terkena lemparan batu. Selain itu, Kantor Polsek dan Koramil mengalami kerusakan. Akibatnya warga menyerang markas Koramil dan Mapolsek Paniai Timur serta melakukan aksi pembakaran beberapa unit mobil dinas milik polisi dan TNI.