Isu Pembahasan Papua Barat oleh ULMWP Kedalam Dalam Sidang MSG

Jayapura – Pertemuan yang berlansung antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji merupakan bagian agenda kunjungan bilateral Indonesia ke negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) yang selama ini telah terjalin dengan baik. 

Namun sebagian pihak menganggap pertemuan tersebut membahas tentang isu Papua Barat namun pada kenyataannya Menlu Retno ingin membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar. Sebagai perbaikan pembagunan guna mendorong kemajuan di Negara-Negara MSG. guna menampik tudingan tentang Isu mengenai Papua Barat, Menlu Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu pengembangan kapasitas MSG melalui bantuan dana senilai 20 juta dolar.

Menteri PNG, Peter O’Neill menegaskan bahwa terkait isu Papua Barat tidak ada dalam isu pembahasan, mengapa demikian perjanjian referendum ditahun 1969 melalui (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia adalah terbukti sah sesuai dengan perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 yang disaksikan PBB.

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, setelah kembali ke Jakarta dalam pernyataannya kepada media massa di Jakarta, juga tidak menyebutkan isu Papua Barat dibicarakan dalam agenda kunjungannya di PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Namun Menlu Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, mengatakan ia membicarakan isu Papua Barat dalam pertemuannya dengan Menlu Indonesia di Honiara akhir Februari lalu. Sebab negara-negara MSG punya kesepakatan untuk mengangkat isu Papua Barat dalam setiap pertemuan bilateral mereka.“Kami mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Tapi kami harus melihat lebih lanjut pada perjanjian referendum tahun 1969 (Pepera) yang telah ditandatangani oleh rakyat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia,” kata Tozaka, saat Jumpa Pers disalah satu stasiun TV Lokal di Solomon, Senin (09/03/2015).

Pernyataan Tozoka ini setidaknya menegaskan bahwa persoalan Papua Barat telah selesai tahun 1969 melalui Pepera masuk kedalam Pemerintah Indonesia. Selain itu meyakinkan kembali negara-negara anggota MSG untuk tidak akan mendukung Mengenai aplikasi Liberation Movement for West Papua (ULMWP) utuk mencari dukungan terhadap negara-negara MSG, Tozoka mengatakan aplikasi lakyak untuk dibahas kedalam MSG nanti.

ULMWP  hanya dianggap sebagai duri yang dianggap akan memperkeruh hubungan timbal balik yang selama ini telah terjalain dengan baik antara MSG dengan Pemerintah Indonesia.  PNG lebih meyakinkan kembali mengenai pernyataan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. PNG yang berbagi perbatasan dengan Indonesia, kembali menegaskan pengakuan jika Papua berada dalam wilayah Kedaulatan Indonesia sepenuhnya.