Lagi-lagi TNI harus berjibaku dengan kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang berkedudukan di sekitar wilayah YAMBI Rabu (09/03) sekitar Pukul 11.00 WIT.

Dari pihak TNI merupakan Tim Gabungan yang terdiri dari Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 751 Raider, dan Yonif 509 Raider terlibat kontak tembak dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Distrik Yambi Kabupaten Puncak Jaya.

Read More »

Pembahasan 5 agenda perjuangan bangsa Papua di rumpun negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) telah menetapkan Papua Barat sebagai anggota full member atau anggota tetap yang ke 7 di MSG. Adapun Agenda yang telah dilayangkan oleh ULMWP bersama para pemimpin MSG tersebut berisikan 5 point agenda yang menerangkan bahwa:

1. Agenda Dialog antara Papua-Jakarta yang difasilitasi oleh MSG 

2. Pendaftaran Papua Barat ke Komisi 24 Dekolonisasi PBB yang melalui mekanisme Internasional 

3. Pelanggaran HAM di Papua Barat yang sudah menjadi agenda khusus Dewan Keamanan PBB di Jenewa Swiss 

4. Referendum yang merupakan salah satu opsi dari PBB untuk dipilh di salah satu wilayah Papua yang saat ini dalam pengawasan PBB. dan kelima, 

5. Adalah menggugat hasil PEPERA 1969.

ke-5 agenda tersebut telah didorong oleh beberapa Komponen perjuangan bangsa Papua barat seperti: 1. DAP 

2. WPNA/NRFPB 

3. KNPB 

4. dan, WPNCL yang dibantu oleh JDP

terkait hal diatas Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI Jokowi telah menolak rencana agenda yang dibuat oleh ULMWP tersebut karena dinilai mengandung unsur Makar dan dicurigai ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari diangkatnya berbagai masalah ke beberapa lembaga Internasional. Disisi lain, ULMWP telah bergabung ke sejumlah lembaga dan Forum Internasional seperti Pasific Island Forum (PIF) serta Melanesia Spearhead Group (MSG). tujuan mereka bergabung kedalam forum tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengangkat isu-isu tentang Papua yang tidak berdasar kedalam forum lembaga Internasional. 

Perlu kita ketahui bersama bahwa agenda tersebut secara legal telah ditolak oleh lembaga MSG dan PIF, tercatat hanya 2 negara yang mendukung agenda tersebut dalam hal ini Vanuatu dan Kep. Solomon. dari situ dapat kita lihat bahwa ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas dibuatnya agenda tersebut untuk menciptakan sebuah isu yang akan mempengaruhi masyarakat Papua. Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya, yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 

Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah benar, sehingga Papua bagian NKRI sudah final, dan tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi. proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional. Bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam, berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. PBB telah mengesahkan Papua bagian dari Indonesia sesuai dengan pelaksanaan PEPERA sudah memiliki landasan hukum, yakni Resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umumn PBB tanggal 19 Nopember 1969. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84 setuju, tidak ada yang menentang dan 30 abstein. 

Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukan bahwa, Pepera diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional. 

Read More »

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More »

Sumber foto : kabarrakyat.co

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )

Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.

"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI. 

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.

Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More »

 pribuminews.com

Yonif Linud 431/SSP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan, Minggu 20 Desember kemarin mengamankan dua kilogram (Kg) ganja kering saat melakukan razia di Pos Kalibom, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).

Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini, di Jayapura, Senin (21/12/2015) mengatakan, satgas YL 431/SSP melakukan sweeping dari pukul 16.00 - 20.00 WIT di Pos Kalibom yang menghubungkan Ardo Kota - Senggi.

Saat sweeping dilakukan, kata Rontini, sepeda motor jenis Honda Blade dengan nopol DS 2529 RF hendak melintas, namun sebelum tiba di depan pos pengemudi langsung balik arah.

Melihat hal itu, anggota TNI langsung mengejar hingga menyebabkan pengemudi terjatuh dan melarikan diri ke hutan di sekitarnya. "Dari motor yang ditinggal, setelah diperiksa terdapat 52 paket ganja kering seberat dua kilogram," jelas AKBP Rontoni.

Menurutnya, selain menyita dua kilogram ganja, anggota TNI juga berhasil menyita 13 botol minuman keras dari berbagai merek. Saat ini barang bukti sudah diserahkan ke Kotis Satgas Yon Linud 431 di Keerom, jelas Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini.

Read More »