pribuminews.com

Yonif Linud 431/SSP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan, Minggu 20 Desember kemarin mengamankan dua kilogram (Kg) ganja kering saat melakukan razia di Pos Kalibom, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).

Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini, di Jayapura, Senin (21/12/2015) mengatakan, satgas YL 431/SSP melakukan sweeping dari pukul 16.00 - 20.00 WIT di Pos Kalibom yang menghubungkan Ardo Kota - Senggi.

Saat sweeping dilakukan, kata Rontini, sepeda motor jenis Honda Blade dengan nopol DS 2529 RF hendak melintas, namun sebelum tiba di depan pos pengemudi langsung balik arah.

Melihat hal itu, anggota TNI langsung mengejar hingga menyebabkan pengemudi terjatuh dan melarikan diri ke hutan di sekitarnya. "Dari motor yang ditinggal, setelah diperiksa terdapat 52 paket ganja kering seberat dua kilogram," jelas AKBP Rontoni.

Menurutnya, selain menyita dua kilogram ganja, anggota TNI juga berhasil menyita 13 botol minuman keras dari berbagai merek. Saat ini barang bukti sudah diserahkan ke Kotis Satgas Yon Linud 431 di Keerom, jelas Kapolres Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini.

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada.

Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini.

Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih.

http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- 

Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan.

Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih.

Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12).

"Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12).

Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia.

http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen

Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap.

"KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta.

Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah.

Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat.

Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil.

Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua.

Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada. Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini. Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih. http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih. Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12). "Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12). Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia. http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap. "KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta. Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah. Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat. Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil. Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri. Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua. Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/albertgiay/potensi-kecurangan-dalam-pilkada-di-wilayah-papua_566528c85fafbd2a074bc781

Sikap Netral yang ditunjukan TNI dan Polri menjadi cermin solidnya aparatur negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia. Dalam jalannya proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang serentak di laksanakan di seluruk wilayah Indonesia.

Defenisi operasional netral menurut kaedah bahasa dimaknai sebagai sikap tidak memihak kepada siapapun. Lebih lanjut sikap tidak memihak tentu saja berujung kepada sikap atau tindakan. Paling gamblang sikap tidak memihak bisa diartikan  tidak memberikan suara (golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh negara.

Padahal menurut Undang Undang Pemilihan Umum sikap netral itu hanya untuk Institusi TNI dan Polri serta Instansi pemerintahan lainnya.   Khusus untuk TNI/Polri sikap netral tersebut bukan saja untuk lembaganya, namun sikap netral juga di kenakan untuk anggota TNI /Polri dari pangkat kopral sampai jendral.  Sedangkan Pegawai negeri Sipil (PNS) masih diperbolehkan memilih selayaknya warga negara lainnya. Oh ya kepada istri dan anak TNI/Polri yang biasa disebut keluarga besar diperbolehkan menggunakan hak pilih. Purnawirawan TNI/Polri juga diperkenankan mencoblos dalam menentukan hak pilihnya.

Sikap netral institusi pemerintah mulai dari Pemerintah Daerah, Kementrian,  Badan Usaha Milik negara sampai ke  institusi lainnya di menggunakan APBD harus benar benar diawasi.  Masih sering terlihat fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kampanye partai, atau seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk memperngaruhi anak buah dalam hal ini PNS agar mencoblos parpol atasan. Netral memang mudah diucapkan namun sulit untuk dikontrol.  

Saat-saat menjelang pemilu, aktivitas politik khususnya di wilayah Papua partisan PNS menjadi kian intensif karena partisipasinya untuk mendukung kampanye secara terbuka maupun terselubung amat efektif. Bagi parpol, keterlibatan PNS akan amat membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye yang sering terjadi melalui pemanfaatan fasilitas negara (mobil, gedung, dan kewenangan) secara diskriminatif, yang menguntungkan salah satu parpol. Selain itu, di pelosok daerah di pedalaman Papua yang mayoritas penduduknya tidak terdidik, figur dan pilihan PNS akan menjadi referensi bagi pilihan masyarakat Papua.

Selain itu masih terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan Gerakan separatis bersenjata yang melakukan kegiatan untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi prioritas yang harus di waspadai oleh seluruh aparat keamanan agar proses jalanya pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Tidak hanya bersikap netral TNI /Polri berkewajiban penuh dalam tugas pokok untuk menjaga  keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga berjalan dengan tertib tanpa adanya gangguan.

Untuk mewujudkan Papua yang kondusif perlu adanya kerjasama dari semua baik masyarakat dan aparat keamanan untuk bersama-sama menjaga keamanan terkait penyelenggaraan proses pesta demokrasi Pemilikada serentak di 20 daerah di wilayah Papua dan papua Barat.