Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada.

Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini.

Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih.

http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- 

Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan.

Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih.

Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12).

"Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12).

Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia.

http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen

Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap.

"KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta.

Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah.

Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat.

Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil.

Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua.

Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Potensi kecurangan dalam Pilkada di wilayah Papua akan tetap terjadi. Menurut Koalisi Kawal Pilkada mencatat hampir seluruh persiapan Pilkada di Papua menuai masalah. Menurut pengamatan anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemilu) yang termasuk koalisi itu, Heroik Pratama, pihaknya menemukan sejumlah potensi kecurangan pelaksanaan Pilkada. Sebagai contoh di wilayah Waropen, ditemukan beberapa pelanggaran penyebaran alat peraga kampanye. Sementara terindikasi ada oknum PNS yang menjadi tim sukses bagi salah satu kandidat dalam mencari dukungan dari simpatisan sebanyak-banyaknya pada saat ajang kampanye berlangsung. Kami melihat belum ada penyelesaian serius terkait dengan keterlibatan PNS yang ikut bermain menjadi tim sukses salah satu kandidat selama ini. Timbulnya kecurigaan di wilayah Nabire terindikasi makin meningkatnya prosentase mobilisasi pemilih dari masing-masing ketiga wilayah tetangga saat pemungutan suara berlangsung, meliputi daerah-daerah seperti Paniai, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini terungkap lewat fenomena pembuatan KTP besar-besaran di Nabire selama proses pendaftaran pemilih. http://www.jpnn.com/read/2015/12/06/343033/Mencurigakan!-Jelang-Pilkada-di-Papua,-Pembuatan-KTP-Melonjak- Jika dilihat dari pengalaman sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Nabire tercatat berjumlah 141.000 pemilih. Jelang pilkada 2015 ini, terjadi lonjakan yang signifikan jumlahnya menjadi 186.000 pemilih. Jumlah yang bertambah secara signifikan ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau kita amati ada selisih 45.000 pemilih dalam rentang waktu selama 17 bulan. Sementara itu, di wilayah Mamberamo Raya juga disinyalir ada DPT bermasalah. Pada pemilu tahun lalu DPT di wilayah itu sebanyak 21.000 pemilih. Jumlah ini membengkak pada 2015 menjadi 24.000 pemilih. Berbagai temuan di atas mengarah pada tingkat kerawanan dan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua. Karena itu sekecil apa pun masalahnya, harusnya segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan konflik. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, Polri sudah melakukan back-up terhadap daerah rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Sejak Senin (30/12) lalu, Kapolri menyebut sudah ada anggota Polri khusus untuk memback-up telah diterjunkan. "Memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai," ujar Badrodin, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Ahad (6/12). "Kalau permasalahan kecil sudah bisa dilakukan penanganan dengan segera," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (6/12). Badrodin tak menampik ada sejumlah daerah yang rawan konflik. Dia menyebutkan antara lain, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara. "Ada beberapa yang diwaspadai," tegas dia. http://www.pontianakpost.com/pilkada-serentak-siap-99-persen Komisi Pemilihan Umum merampungkan persiapan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Provinsi, 224 kabupaten, 36 kota, pada 9 Desember 2015. Perhelatan pesta Demokrasi terbesar sepanjang Republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap. "KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan Pilkada serentak," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat koordinasi akhir persiapan Pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta. Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah. Pengiriman logistik diprioritaskan berdasarkan wilayah yang sulit dan terjauh. Dia pun mengatakan, kondisi cuaca menjelang Desember menjadi perhatian KPU untuk pengiriman logistik. "Karenanya koordinasi dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah secara intens terus dilakukan dengan proses Pilkada tahun 2015 ini yang sudah mulai ramai dan gencar beredar di tengah masyarakat. Bahwa untuk tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPUD, PPK, PPS, KPPS) maupun oleh Tim Sukses Para Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta simpatisannya, maka dipandang perlu peranan untuk mengawal jalannya proses pilkada yang jujur dan adil. Perlu kiranya Akuntabilitas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik Administratif, Yuridis, Politis dan terutama Moral disampaikan langsung kepada Masyarakat mengingat Masyarakat mempunyai andil dalam menentukan Pemimpinnya, hal itu akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat serta terciptanya suasana kondusif dan meningkatkan produktifitas warga masyarakat itu sendiri. Tujuan pemantauan adalah mengawasi proses berjalannya tahapan Pilkada agar tidak terjadi Pengurangan Kualitas Pelaksanaan Pilkada dan pengaruh terhadap peserta Pilkada yaitu Pasangan Calon Kepala Daerah juga Partai Politik yang mendukung pasangan tersebut dan bahkan Lembaga pemantau meliputi para anggota KPUD dan Jajarannya, Pemerintah Daerah dan DPRD, Parpol, Panwasda, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Agar tidak terjadi konflik yang terjadi setelah proses pemilihan berlangsung kiranya kita perlu meredam potensi konflik khususnya di wilayah Papua. Maka dalam hal ini pengamanan dan pengawasan dipandang perlu untuk mencegah terjadinya kecurangan Many Politik (Politik Uang) dan atau Dokumen Palsu (KTP, Izazah, Domisili) Penyuapan pada tahapan Pemilu/Pilkada misalnya pada pendaftaran dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maupun pada waktu kampanye dimana sering terjadi materi kampanye yang tidak mendidik, contoh : menjelek-jelekkan pasangan lainnya, Kampanye hitam (Blak campaign), menghina seseorang, menggunakan kekerasan dan mengganggu keamanan bahkan menggunakan sarana/fasilitas Ibadah dan Fasilitas Umum dan lain-lain yang sudah jelas-jelas terlarang dalam peraturan pelaksanaan kampanye secara terbuka maupun kampanye secara tertutup.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/albertgiay/potensi-kecurangan-dalam-pilkada-di-wilayah-papua_566528c85fafbd2a074bc781